Manajemen inklusi di sekolah-sekolah di wilayah ini dimulai dengan perubahan paradigma para pendidik. Guru tidak lagi hanya fokus pada target nilai rata-rata kelas, tetapi lebih kepada pengembangan potensi unik setiap siswa. Di Lumajang, pelatihan bagi tenaga pendidik untuk menangani kelas inklusif terus ditingkatkan agar mereka memiliki kompetensi dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang fleksibel. Dengan demikian, siswa dengan hambatan belajar tetap bisa mendapatkan porsi perhatian yang sama tanpa merasa terpinggirkan dari teman-teman sebayanya.
Salah satu aspek krusial dalam keberhasilan program ini adalah aksesibilitas fisik maupun non-fisik. Secara fisik, sekolah-sekolah mulai berbenah dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti jalur landai untuk pengguna kursi roda, ubin pemandu bagi penyandang tunanetra, serta toilet yang ramah disabilitas. Namun, aksesibilitas non-fisik jauh lebih mendalam, yaitu terciptanya lingkungan sosial yang menerima perbedaan. Di sinilah peran sekolah untuk membangun budaya empati di kalangan siswa reguler, sehingga tidak ada lagi intimidasi atau diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus.
Pemerintah daerah Lumajang juga menyadari bahwa pendidikan inklusif memerlukan kolaborasi lintas sektoral. Dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar menjadi faktor penentu apakah seorang siswa inklusi dapat berkembang dengan optimal atau tidak. Melalui forum-forum diskusi dan penyuluhan, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah umum (bukan hanya di SLB) terus diperkuat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan integrasi sosial yang alami sejak usia dini.
Tantangan di lapangan memang masih cukup banyak, mulai dari keterbatasan guru pendamping khusus (GPK) hingga alat peraga edukatif yang masih minim di beberapa pelosok desa di Lumajang. Namun, semangat gotong royong antar sekolah untuk berbagi sumber daya menjadi solusi kreatif yang patut diapresiasi. Beberapa sekolah model inklusi di kota ini mulai menjadi rujukan bagi sekolah lain dalam hal tata kelola kelas dan penanganan perilaku siswa, sehingga standar kualitas pendidikan inklusif di daerah ini perlahan namun pasti mulai merata.