Dalam ekosistem pendidikan modern yang berbasis pada Kurikulum Merdeka, kejelasan mengenai standar kelulusan dan pemahaman materi menjadi hak dasar bagi setiap peserta didik. Hal inilah yang mendorong munculnya kebijakan mengenai transparansi nilai yang lebih terbuka di lingkungan sekolah menengah pertama. Di Kabupaten Lumajang, salah satu sekolah yang secara serius menggarap aspek ini adalah SMPN 2 Lumajang. Langkah yang diambil bukan hanya sekadar membagikan rapor di akhir semester, melainkan membangun sebuah sistem yang memungkinkan siswa dan orang tua memahami setiap tahapan perolehan hasil belajar secara logis dan terukur.
Inti dari gerakan perubahan ini terletak pada pengembangan kriteria ketercapaian atau yang secara teknis dikenal dengan istilah KKTP. Berbeda dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada kurikulum sebelumnya yang cenderung menggunakan angka kaku, KKTP memberikan deskripsi yang lebih detail mengenai kompetensi apa yang sudah dikuasai oleh siswa. Di SMPN 2 Lumajang, penyusunan kriteria ini dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman kemampuan awal siswa di setiap mata pelajaran. Guru tidak lagi hanya mematok angka 75 sebagai batas aman, tetapi melihat sejauh mana perkembangan individu dari titik awal mereka memulai pembelajaran.
Penerapan sistem baru di SMPN 2 Lumajang ini bertujuan untuk menghilangkan kesan subjektivitas dalam pemberian nilai. Dengan adanya panduan deskripsi yang jelas, seorang siswa dapat mengetahui mengapa dia mendapatkan predikat tertentu dan apa yang harus dia lakukan untuk meningkatkan kemampuannya di masa depan. Misalnya, dalam praktik olahraga, kriteria yang ditetapkan mencakup teknik dasar, sportivitas, dan partisipasi aktif. Jika salah satu komponen belum terpenuhi, guru akan memberikan catatan khusus yang menjadi dasar bagi siswa untuk melakukan perbaikan secara mandiri maupun terbimbing.
Proses pengembangan KKTP ini melibatkan dialog intensif antara guru mata pelajaran dan pihak kurikulum sekolah. Mereka harus memastikan bahwa indikator yang dibuat tidak terlalu sulit sehingga mematikan motivasi siswa, namun juga tidak terlalu mudah sehingga menurunkan standar kualitas pendidikan. Keseimbangan ini penting untuk menjaga integritas akademik sekolah sambil tetap memberikan ruang bagi pengembangan potensi unik setiap anak. Hasilnya, muncul sebuah standar penilaian yang lebih manusiawi dan tidak lagi menjadikan nilai angka sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan seorang pelajar.